BATAM — NusantaraInvestigasi ) Dugaan masuknya berbagai komoditas melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan kembali menjadi perhatian di Batam, Kepulauan Riau. Informasi yang beredar di masyarakat menyebut adanya dugaan pergerakan rokok yang tidak memenuhi ketentuan cukai, kendaraan tanpa dokumen yang sah, pakaian bekas (ballpress), hingga daging impor.
Di tengah informasi tersebut, nama seseorang berinisial WL turut disebut. Namun, sejauh belum terdapat hasil penyelidikan maupun putusan hukum, penyebutan nama tersebut harus ditempatkan sebagai informasi atau dugaan yang masih memerlukan verifikasi.
Tidak cukup hanya mencari barang.
Jika dugaan jaringan tersebut benar, aparat penegak hukum perlu membongkar seluruh mata rantai, mulai dari pemasok, pengirim, pengangkut, penerima, penyimpan, distributor, hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan.
Dugaan Jalur Singapura-Batam Perlu Dibuka Terang
Salah satu informasi yang beredar menyebut adanya pola pengiriman barang melalui Singapura sebelum masuk ke Batam.
Khusus kendaraan, muncul informasi bahwa sejumlah unit yang diduga bermasalah berasal dari Jepang, kemudian transit di Singapura sebelum dibawa ke Batam.
Informasi lain menyebut kendaraan mewah tersebut diduga dikirim menggunakan kontainer.
Pola tersebut tentunya membutuhkan pemeriksaan serius apabila benar terdapat indikasi pelanggaran. Aparat dapat mencocokkan informasi dengan data manifest, dokumen pengangkutan, data kepabeanan, asal barang, hingga identitas penerima.
Sebab, keberadaan sebuah kendaraan di Batam tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kendaraan tersebut masuk secara ilegal.
Yang harus dibuktikan adalah bagaimana kendaraan itu masuk, menggunakan dokumen apa, siapa yang mengurusnya, dan siapa pemilik sebenarnya.
Kasus Mobil Sport Lama Kembali Disorot
Sorotan terhadap kendaraan mewah juga mengingatkan pada penindakan yang pernah dilakukan aparat di Batam.
Batamnews.co.id pada 11 Juli 2022 pernah memberitakan mengenai tiga mobil sport yang diamankan Polda Kepri dari sebuah gudang kendaraan di kawasan Baloi.
Kasus tersebut kini kembali disebut dalam pembicaraan mengenai dugaan kendaraan tanpa dokumen.
Namun, penting ditegaskan bahwa kasus penindakan pada 2022 tidak otomatis mempunyai hubungan dengan WL atau dugaan jaringan yang sedang diperbincangkan saat ini.
Hubungan tersebut baru dapat dinyatakan apabila aparat menemukan bukti yang menghubungkan orang, kendaraan, dokumen, transaksi, atau perusahaan dalam kedua peristiwa.
Rokok Manchester dan R7 Ikut Disebut
Dugaan yang beredar juga mengarah kepada komoditas rokok.
Rokok merek Manchester dan R7 disebut dalam informasi masyarakat sebagai produk yang diduga beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai.
Apabila informasi itu terbukti, aparat perlu menelusuri bukan hanya pedagang yang berada di tingkat distribusi akhir.
Pertanyaan utamanya adalah dari mana rokok tersebut berasal, siapa pemasoknya, bagaimana barang masuk ke Batam, siapa pemilik barang, serta bagaimana distribusinya sampai kepada konsumen.
Hal yang sama berlaku terhadap dugaan masuknya ballpress dan daging impor melalui jalur kontainer.
Satu barang dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas apabila terdapat bukti mengenai hubungan antara pemasok, pengangkut, penerima dan distributor.
Identitas Kendaraan Jangan Hanya Berdasarkan Dokumen
Salah satu informasi yang juga perlu diuji adalah dugaan ketidaksesuaian nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen.
Jika benar terdapat kendaraan yang secara fisik berbeda dengan data administrasinya, pemeriksaan harus dilakukan secara teknis dan menyeluruh.
Aparat dapat mencocokkan nomor rangka, nomor mesin, dokumen kepemilikan, riwayat registrasi, asal kendaraan, serta dokumen pemasukan.
Jika ditemukan indikasi perubahan identitas, penyidik juga perlu mencari tahu kapan perubahan dilakukan dan siapa pihak yang mempunyai akses terhadap kendaraan maupun dokumennya.
Dengan demikian, proses hukum tidak dibangun berdasarkan informasi semata, tetapi berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
Pemerhati: Jangan Hanya Mengejar Barang, Ikuti Uangnya
Pemerhati kebijakan publik Paulus Lein, S.Pd., menilai dugaan aktivitas ilegal perlu diuji secara objektif.
Menurut dia, jika dalam penyelidikan ditemukan indikasi tindak pidana ekonomi, aparat juga perlu melihat kemungkinan aliran keuntungan yang dihasilkan.
Informasi masyarakat menyebut adanya dugaan keuntungan dari aktivitas perdagangan ilegal yang kemudian digunakan untuk membeli lahan maupun properti di sejumlah kawasan Batam.
Namun, kepemilikan aset tidak otomatis menunjukkan tindak pidana pencucian uang.
Diperlukan pembuktian mengenai tindak pidana asal serta hubungan antara hasil tindak pidana dengan aset yang diperiksa.
Follow the Money: Dari Rekening hingga Pemilik Aset
Dalam mengungkap dugaan kejahatan ekonomi, aliran uang dapat menjadi bagian penting dari penyelidikan.
Aparat dapat mempertanyakan siapa yang membayar barang, rekening apa yang digunakan, siapa pemilik rekening, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta bagaimana dana tersebut kemudian digunakan.
Jika muncul aset bernilai besar, penyidik juga dapat memeriksa sumber dana pembelian dan pihak yang secara nyata menikmati manfaat dari aset tersebut.
Namun, seluruh pemeriksaan tetap harus didasarkan pada kewenangan hukum dan alat bukti.
Memiliki rumah, tanah, kendaraan atau usaha bukan bukti seseorang melakukan pencucian uang.
Hubungan antara aset dan tindak pidana harus dibuktikan.
Jangan Bangun Kesimpulan Hanya dari Nama
Munculnya nama seseorang dalam informasi masyarakat tidak boleh langsung berubah menjadi kesimpulan bahwa orang tersebut merupakan pengendali jaringan.
Untuk membuktikan peran seseorang, aparat harus menemukan fakta mengenai komunikasi, transaksi, kepemilikan barang, perintah pengiriman, hubungan bisnis, atau bukti lain yang relevan.
Hal ini penting agar penyelidikan tetap objektif dan tidak berubah menjadi penghakiman berdasarkan opini.
Jika ternyata tidak ditemukan bukti keterlibatan, maka informasi tersebut harus dihentikan pada level dugaan.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti kuat, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.
Siapa Pengendali di Balik Rantai Distribusi?
Jika dugaan jaringan tersebut benar, pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang menjual barang di pasar.
Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah:
Siapa yang memasok?
Siapa yang membiayai?
Siapa yang mengatur pengiriman?
Siapa penerima barang di Batam?
Siapa yang menyediakan gudang?
Siapa yang mendistribusikan?
Siapa yang menerima keuntungan?
Dan yang paling penting, apakah seluruh pihak tersebut memiliki hubungan dalam satu rangkaian aktivitas?
Jawaban atas pertanyaan itu dapat menentukan apakah perkara hanya berkaitan dengan pelanggaran individual atau terdapat jaringan yang lebih besar.
Data Kepabeanan Menjadi Kunci Pembuktian
Untuk menguji informasi mengenai dugaan penyelundupan, data administratif memiliki peran penting.
Data manifest, dokumen impor, perusahaan pengangkut, identitas penerima, data kontainer, dokumen kepemilikan serta catatan transaksi dapat dibandingkan dengan informasi yang beredar.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, aparat dapat melakukan pendalaman.
Dengan cara itu, informasi masyarakat tidak langsung diposisikan sebagai kebenaran, tetapi menjadi bahan awal untuk mencari fakta.
Aparat Diminta Transparan
Penindakan terhadap dugaan penyelundupan harus dilakukan secara transparan dan terukur.
Masyarakat berhak mengetahui apabila memang terdapat pelanggaran kepabeanan atau cukai.
Namun, masyarakat juga berhak mendapatkan klarifikasi apabila tudingan terhadap seseorang ternyata tidak terbukti.
Prinsip tersebut penting karena proses penegakan hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan asas praduga tak bersalah.
Bola Ada di Tangan Penegak Hukum
Kini sejumlah pertanyaan masih terbuka.
Benarkah terdapat rokok Manchester dan R7 yang masuk atau beredar dengan melanggar ketentuan?
Benarkah terdapat kendaraan yang identitas fisiknya tidak sesuai dengan dokumen?
Benarkah ballpress dan daging impor masuk melalui jalur yang tidak sesuai aturan?
Siapa pemasok dan penerima barang?
Apakah terdapat pengendali yang mengatur seluruh proses?
Dan apabila terdapat keuntungan dari aktivitas tersebut, ke mana uangnya mengalir?
Semua pertanyaan itu membutuhkan bukti, bukan sekadar informasi.
Sampai hasil penyelidikan resmi menyatakan sebaliknya, WL tetap harus ditempatkan sebagai pihak yang namanya disebut dalam informasi masyarakat dan bukan sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti.
Media ini membuka ruang hak jawab bagi WL dan pihak-pihak lain yang disebut untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan maupun bukti yang relevan.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan sekadar tudingan.
Publik membutuhkan jawaban yang dapat diuji secara hukum: dari mana barang berasal, bagaimana masuk ke Batam, siapa yang mengendalikan, siapa yang menerima manfaat, dan apakah benar terdapat jaringan penyelundupan di balik seluruh rangkaian tersebut.
Sumber ibnnews
